VN-24, GROBOGAN – Skandal dugaan maladministrasi perbankan dan persekongkolan pencairan kredit menyeret oknum perangkat Desa Karangsono, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan berinisial MST, serta pihak lembaga keuangan PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Tanon, Kabupaten Sragen.
Tim kuasa hukum dari BAT—suami sah MST yang namanya dicatut sebagai debitur/penjamin—yang merupakan perwakilan dari Tim Hukum Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) DPC Kabupaten Grobogan, secara resmi menyatakan akan menempuh jalur hukum pidana maupun perdata.
Langkah ini diambil guna mengusut tuntas dugaan pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) perbankan, penyalahgunaan wewenang, Keterangan palsu dalam dokumen, hingga potensi tindak pidana korupsi yang merugikan kliennya serta keuangan daerah.
Kuasa hukum BAT dari Tim Hukum LPK-RI DPC Kabupaten Grobogan, Muhammad Habibul Fahmi, S.H., membeberkan sejumlah kejanggalan fatal dalam proses pencairan fasilitas kredit senilai Rp115.000.000 di Bank BKK Jateng KC Tanon Sragen yang dilakukan oleh MST.
Dugaan Overvaluasi Ekstrem Agunan SHM dan Unsur Tipikor: Pihak Bank BKK Jateng KC Tanon Sragen patut diduga tidak menerapkan prinsip kehati-hatian bank (prudential banking principle) dalam menaksir nilai agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang nilai wajarnya hanya sekitar Rp50.000.000 untuk plafon kredit Rp115.000.000.
Mengingat status PT BPR BKK Jateng (Perseroda) sebagai BUMD yang mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, kredit macet akibat manipulasi ini memiliki irisan kuat dengan unsur Tindak Pidana Korupsi.
Pelanggaran SOP Akad Kredit, Hak Konsumen, dan Pidana Perbankan: Klien BAT sama sekali tidak pernah hadir ke kantor cabang bank di Sragen untuk verifikasi atau penandatanganan akad. Berkas akad justru dibawa pulang dan disodorkan secara paksa oleh MST di rumah. Tindakan membiarkan berkas dibawa keluar kantor tanpa tatap muka merupakan pelanggaran berat SOP, POJK, serta berpotensi memenuhi unsur pidana perbankan.
Dugaan Manipulasi Rekomendasi Siltap Ganda dan Keterangan Palsu:
Pada tahun 2021, saat kredit di BKK Tanon berstatus macet aktif, MST kembali berhasil mencairkan pinjaman baru Rp135.000.000 di sebuah bank di Grobogan dengan jaminan Penghasilan Tetap (Siltap). Pemerintah Desa Karangsono dan pihak bank terkait dinilai abai dan bersekongkol karena tetap menerbitkan rekomendasi pemotongan Siltap di atas status kredit macet yang sedang berjalan.
Langkah Hukum dan Jerat Pasal KUHP Baru serta UU Tipikor
Habibul Fahmi menegaskan bahwa BAT tidak pernah menikmati sepeser pun dana tersebut dan murni menjadi korban pengondisian dokumen.
Tiga langkah strategis yang disiapkan meliputi:
Upaya Keperdataan:
– Menegaskan gugatan perceraian di pengadilan sebagai bukti bahwa utang tersebut adalah utang pribadi MST, bukan utang bersama (gono-gini).
– Pengaduan Regulator: Melayangkan surat sanggahan resmi kepada manajemen pusat PT BPR BKK Jateng dan melaporkan pelanggaran POJK kepada OJK.
Pelaporan Tindak Pidana & Tipikor: Menyiapkan laporan polisi terkait dugaan Pemalsuan Surat (Pasal 391 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional), Penipuan (Pasal 492 KUHP Nasional), tindak pidana perbankan, serta dugaan Tindak Pidana Korupsi atas kerugian keuangan BUMD.
Ruang Hak Jawab dan Konfirmasi Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik, redaksi membuka ruang hak jawab seluas-luasnya bagi manajemen PT BPR BKK Jateng KC Tanon Sragen, Pemerintah Desa Karangsono, maupun saudari MST untuk memberikan klarifikasi resmi.
Pewarta : Sutarso
