VN-24, Jakarta – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan menegaskan Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen menutup secara permanen PT Toba Pulp Lestari (TPL), meskipun keluarga pemilik perusahaan tersebut sempat menemui Presiden di sela agenda World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss.
Pernyataan itu disampaikan Luhut saat menerima audiensi delegasi Sekretariat Bersama Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis di Sumatera Utara (Sekber Gokesu) di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (3/7/2026). Pertemuan berlangsung lebih dari satu jam dan dihadiri para pemuka agama, pegiat lingkungan, masyarakat adat, serta sejumlah kepala daerah dari kawasan Danau Toba yang mengikuti secara virtual.
Dalam pertemuan tersebut, Luhut mengungkapkan bahwa setelah pemerintah mencabut izin PT TPL, keluarga Sukanto Tanoto sempat berupaya menemui Presiden Prabowo saat berada di Davos.
“Presiden mengaku dijumpai keluarga Tanoto di Davos. Tapi Presiden komit dan tak mau mencabut itu (pencabutan PBPH PT TPL),” ujar Luhut.
Ia menegaskan keputusan pemerintah mencabut izin perusahaan tersebut tidak akan dikaji ulang.
“Presiden Prabowo tidak akan menarik pencabutan izin PBPH TPL,” tegasnya.
Luhut juga membantah berbagai tudingan yang selama ini menyebut dirinya memiliki kepentingan di PT TPL.
“Saya dituduh punya saham di PT Toba Pulp, segala macam. Itu menyakitkan buat saya. Saya tidak pernah punya apa pun di situ,” katanya.
Menurut Luhut, dirinya mendukung perjuangan masyarakat adat melalui cara yang diyakininya dan meminta masyarakat tidak lagi menaruh kecurigaan kepadanya.
Dalam kesempatan itu, Luhut turut menyampaikan arahan Presiden Prabowo mengenai penataan kawasan eks konsesi PT TPL. Pemerintah akan mendorong pengembangan komoditas bernilai ekonomi seperti kopi, alpukat, makadamia, serta tanaman produktif lainnya.
Selain itu, pemerintah juga berencana mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata Danau Toba, mulai dari pembangunan Pelabuhan Tongging, penambahan armada kapal feri hingga perbaikan akses jalan di kawasan Tapanuli Raya.
Di tengah jalannya diskusi, Luhut bahkan langsung menghubungi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melalui sambungan telepon agar mempercepat proses administrasi usulan dari pemerintah daerah terkait pengakuan masyarakat adat dan penataan kawasan hutan.
Sebagaimana diketahui, operasional PT TPL dibekukan pemerintah sejak Desember 2025 setelah hasil audit Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyatakan perusahaan tersebut termasuk dalam daftar perusahaan yang izinnya dicabut menyusul bencana hidrometeorologi di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat.
Pewarta : Irwan
