VN-24, Jakarta — Gelombang almamater kembali memadati jalanan di depan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Senin ini.
Namun, kali ini isunya bukan soal revisi undang-undang politik, melainkan sebuah piring nasi. Ratusan mahasiswa menuntut pemerintah berhenti menarik institusi pendidikan ke dalam pusaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Aksi ini memotret keresahan mendalam bahwa “dapur negara” mulai menggeser ruang-ruang laboratorium dan perpustakaan.
Dilema Prioritas: Riset atau Logistik?
Inti dari kemarahan mahasiswa terletak pada angka-angka di atas kertas anggaran negara.
Massa menilai, ambisi pemerintah menjalankan program MBG secara masif berisiko menimbulkan kanibalisasi anggaran.
Ketika dana negara tersedot untuk distribusi pangan, ada kekhawatiran nyata bahwa pos-pos vital pendidikan akan terpangkas.
Mahasiswa mengkhawatirkan beasiswa seperti KIP-Kuliah akan semakin sulit diakses, biaya UKT yang tak kunjung turun, hingga subsidi fasilitas riset yang terbengkalai.
Bagi mereka, anggaran pendidikan seharusnya digunakan untuk memastikan anak bangsa bisa kuliah dengan layak, bukan dialihkan untuk mengurusi rantai pasok pangan.
SPPG: Fasilitas Gizi atau Infiltrasi Proyek?
Salah satu poin paling krusial dalam demonstrasi ini adalah penolakan terhadap pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di dalam lingkungan kampus.
BEM UI secara tegas menyuarakan bahwa kampus adalah ruang akademik murni, bukan pusat distribusi logistik.
Menjadikan universitas sebagai bagian dari infrastruktur MBG dianggap sebagai langkah yang mendegradasi marwah perguruan tinggi.
Mahasiswa memandang peran mereka adalah sebagai pengkritik dan pengembang sains, bukan sebagai operator teknis program bantuan sosial pemerintah.
Dua Perspektif yang Bertolak Belakang
Di satu sisi, mahasiswa berdiri kokoh pada prinsip bahwa kampus adalah tempat mencetak intelektual dan setiap rupiah anggaran pendidikan harus kembali ke tangan mahasiswa dalam bentuk riset dan beasiswa.
Mereka menolak keras “proyekisasi” institusi pendidikan yang dianggap menyimpang dari fungsi utama perguruan tinggi.
Di sisi lain, pemerintah tetap berpegang pada alasan bahwa kualitas gizi adalah investasi jangka panjang bagi sumber daya manusia.
Melalui skema kolaborasi, pemerintah ingin menjadikan kampus sebagai mitra strategis dalam pengabdian masyarakat.
Namun, bagi massa yang beraksi hari ini, argumen tersebut terasa hambar jika harus dibayar dengan mundurnya kualitas pendidikan tinggi akibat pergeseran skala prioritas.
Garis Demarkasi Akademik
Aksi hari ini adalah pengingat keras bagi para pembuat kebijakan. Mahasiswa tidak sedang menolak rakyat mendapatkan makanan bergizi, namun mereka menolak jika biaya kecerdasan bangsa dijadikan tumbal untuk efisiensi distribusi pangan.
Di tengah ambisi besar negara, mahasiswa memilih untuk berdiri di depan gerbang kementerian guna memastikan bahwa di dalam gedung-gedung universitas, yang “dimasak” tetaplah ide dan inovasi, bukan sekadar menu makan siang.
Pendidikan bukanlah pelengkap program sosial; ia adalah investasi mandiri yang tidak boleh dinegosiasikan.
Pewarta : Irwan
